Namun, kata Bima, Tito kemudian memutuskan bahwa biaya retreat kepala daerah batal dibebankan ke APBD. Surat terbaru yang diteken Tito ini disebut merupakan perbaikan dari surat sebelumnya.
"Kemudian Menteri Dalam Negeri memutuskan bahwa biaya kepala daerah tidak dibebankan kepada APBD tapi akan ditanggung sepenuhnya oleh kementerian. Jadi surat edaran sebelumnya diperbaiki sesuai keputusan Mendagri," ujar Bima.