Politikus PAN ini kemudian mengungkit pembiayaan retreat kepala daerah biasanya dianggarkan secara bersama-sama dari APBN dan APBD. "Pembiayaan pembekalan kepala daerah atau aparatur biasanya dilakukan dengan pola burden sharing (pembagian) antara kementerian dan pemerintah daerah," ucapnya.
"Selalu ada anggaran dari pemerintah daerah untuk capacity building jajaran Pemda termasuk kepala daerah. Juga selalu ada anggaran dari kementerian untuk menyiapkan akomodasi ataupun kebutuhan teknis lainnya bagi peningkatan kapasitas," kata Bima.
Bima melanjutkan, pembiayaan retreat kepala daerah memang sempat dianggarkan oleh APBD lantaran ada aspirasi dari pemerintah daerah ke Kemendagri. Dengan begitu, lanjutnya, sempat beredar surat edaran teknis pembiayaan kepala daerah yang bersumber dari APBD.
"Terkait dengan rencana pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri menerima aspirasi dari pemerintah daerah. Agar biaya pembekalan kepala daerah juga bisa berasal dari pemerintah daerah karena memang sudah dianggarkan dari APBD dan juga sebagai realisasi dari APBD mereka," katanya.
"Untuk mengakomodir usulan tersebut, maka Kepala BPSDM mengeluarkan surat edaran untuk mensosialisaikan hal-hal teknis persiapan pembekalan. Termasuk teknis pembiayaan masing-masing kepala daerah yang bersumber dari APBD," katanya.
