CARAPANDANG - Malaysia dikabarkan mulai serius dalam menyusun Undang-Undang soal kripto di negara mereka.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengatakan ia ingin mengeksplorasi kebijakan untuk teknologi kripto dan blockchain di negara tetangga RI itu.

Hal ini dilakukan setelah pertemuannya dengan salah satu pendiri Binance CZ dan pemerintah Abu Dhabi.

Menurut laporan media New Straits Times, Ibrahim kembali ke Malaysia setelah kunjungan tiga hari ke Abu Dhabi dengan rencana untuk mulai mengembangkan kebijakan terkait teknologi mata uang kripto dan blockchain agar negara tersebut tidak tertinggal.

Berbicara kepada wartawan, sang Perdana Menteri mengatakan dia telah melakukan percakapan panjang dengan pemerintah Abu Dhabi dan mantan CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao tentang teknologi kripto dan blockchain.

"Kita telah berbicara tentang transformasi digital, pusat data, dan kecerdasan buatan. Kini kita menghadapi tuntutan yang mengharuskan kita untuk berpikir tentang membuat perubahan yang signifikan," kata Ibrahim.

Ia mengaku telah meminta sejumlah instansi pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Komisi Sekuritas, dan bank nasional, Bank Negara, untuk mempelajari bagaimana Malaysia dapat mengimbangi perkembangan pesat industri kripto.